Banjarmasin, Jurnalispost.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Selatan melalui Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan, Raden Budiman Priatna Kusumah, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda), Rabu (16/7).
“Partisipasi kita dalam forum legislatif seperti ini merupakan bentuk dukungan pemasyarakatan terhadap kebijakan pembangunan daerah Kalimantan Selatan. Selain itu, bentuk sinergi antara institusi pemasyarakatan dan pemerintah daerah,” ujar Budiman.
Kegiatan berlangsung di Gedung
Rapat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan rangkaian agenda II dalam
proses legislasi APBD-P 2025 yang dihadiri jajaran legislatif dan eksekutif
Provinsi Kalimantan Selatan.
Wakil Gubernur Kalimantan
Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh
terhadap pengesahan perubahan APBD 2025 menjadi Perda. "Perubahan APBD ini
merupakan bentuk adaptasi dan penyesuaian terhadap dinamika pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sepenuhnya mendukung agar pelaksanaan
program pembangunan dapat lebih responsif dan tepat sasaran," tegasnya.
Hadirnya Kantor
Wilayah Ditjenpas Kalimantan Selatan pada kegiatan ini memperkuat koordinasi lintas sektor antara
pemerintah pusat di daerah, lembaga legislatif, dan pemerintah provinsi. (arb)